Didampingi Hamim Akbar, Anggota DPRD Kab. Way Kanan Lampung, Mardani Umar anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PKS melakukan reses di Blambangan Umpu, Way kanan (24/2).
Dalam kegiatan reses tersebut Mardani selalu memberikan arahan pentingnya menjaga protokol kesehatan (prokes) dimasa pandemi yang belum kunjung usai.
“Tetap patuhi prokes, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan karena pandemi ini belum berakhir , adapun kebutuhan vaksin masih dalam pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung
Dari acara tersebut terungkap harapan warga yang menginginkan adanya perguruan tinggi di Way Kanan.
“Kami berharap adanya kampus atau Perguruan tinggi di Way Kanan ini, agar adanya percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Way Kanan ini” Harapan Irul salah satu peserta reses
Menanggapi hal tersebut Mardani menjelaskan terkait masalah pendirian Universitas atau Perguruan Tinggi di Way Kanan, perlu pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Prinsipinya adalah bahwa pendidikan di suatu wilayah adalah salah satu tolak ukur Indeks Pembangunan Manusia, termasuk diantaranya Pendidikan Tinggi.
“Namun tentu pendirian Perguruan Tinggi atau kampus di suatu daerah perlu ada kajian yang mendalam dan komprehensif. Secara prinsip memang IPM salah satunya tergantung dengan pendidikan di daerah tersebut. oleh karena itu, sebagai satu usulan dari Dapil, kami inventarisir dan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait juga di internal DPRD kami bahas” jelas Mardani.
Disampimg itu wargapun mengeluhkan terkait banyaknya Infrastruktur yang rusak seperti jalan yang sulit di lalui.
Merespon hal tersebut, Sekretaris Dewan Syariat Daerah PKS Lampung menyampaikan bahwa banyak yang harus dibenahi, karena merupakan akses vital bagi perekonomian masyarakat. Menurut Mardani dengan keadaan APBD Provinsi Lampung yang sedang dilakukan penyesuaian di masa pandemi ini perlu adanya skala prioritas, terutama objek vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Memang banyak yang harus dibenahi, karena merupakan akses vital bagi perekonomian masyarakat. Menurut Mardani dengan keadaan APBD Provinsi Lampung yang terbatas, maka penting adanya skala prioritas, terutama objek vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ” pungkas Anggota Fraksi PKS yang mewakili Lampung Utara dan Way Kanan.
