Anjloknya harga singkong di lampung menyedot perhatian berbagai pihak, Komisi I bersama Fajar Surya Televisi mengadakan dilog interaktif yang menghadirkan komisi II DPRD provinsi lampung, dinas penanaman modal mengadakan audiensi yang dihadiri Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, dinas perdagangan badan usaha terkait dan organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa.(8/3)
Dalam kesempatan tersebut Mardani umar, wakil ketua komisi 1 DPRD provinsi lampung fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mengembangkan perusahaan pengolahan singkong menjadi produk lain sehingga petani memiliki pilihan lain saat harga singkong di pabrik pengolahan tapioka turun
“Pemerintah perlu mendorong perusahaan perusahaan pengolahan singkong menjadi produk lain, sehingga ada pilihan-pilihan lain bagi petani sehingga perusahaan tidak seenaknya memainkan harga bagi petani. Disini juga di hadiri oleh dinas perdagangan dan penanaman modal, jadi tolong dorong perusahaan-perusahaan pengolahan singkong ini menjadi produk lain yang memiliki nilai lebih” Kata Mardani.
Mardani mencontohkan adanya produk produk olahan lain dari singkong, namun kurangnya suport akhirnya mangkir
“Sebenarnya sudah pernah ada uji coba di lampung utara, ada produk beras siger, tiwul dan sebagainya tapi memang belum ada dorongan dari pemerintah seperti modal sehingga tidak berkembang dan mangkir” Sambung Mardani
Karena menurut Mardani pemerintah harus lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah masalah seperti ini.
“Jadi ini bisa jadi solusi juga, untuk meningkatkan nilai singkong dan perlu di seriusi oleh pemerintah. Selain kita clearkan kejelasan harga singkong ini dengan perusahaan, pemerintah juga harus memiliki solusi yang kreatif” Jelas Mardani
Mardani juga menyampaikan bahwa dalam masalah harga singkong ini ada tiga hal yang harus berjalan beriringan untuk mensejahterakan rakyat
“Dari persoalan singkong ini yang saya lihat adalah, untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya ada tiga kekuatan yang harus berjalan beriringan
yang pertama, Kekuatan politik yang di hadiri oleh penguasa, kemudian kedua Kekuatan Ekonomi yang dihadiri oleh pengusaha dan ketiga kekuatan Hukum yaitu Undang undangnya” sambung Mardani
Dia menegaskan bahwa pemerintah harus berani mengeluarkan undang undang yang kurang memihak kepada masyarakat.
